Natuna 23/03/2020

Keamanan pangan (Food Safety) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 yang telah diganti dengan PP 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan Menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyuapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman

Dalam PP no 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan adalah Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi .

Diasahkan oleh presiden RI pada tgl 26 Desember 2019 PP 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan status, mencabut PP no 28 Tahun 2004 Tentang  Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Selain kebutuhan akan pangan segar dan bergizi perlu juga adanya keamanan akan kebutuhan bahan pangan di daerah kabupaten natuna, Maka dari itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna melakukan kegiatan pengawasan pangan yang menyasar pada bahan pangan yang telah beredar dikabupaten natuna, pengawasan dan pembinaan dilakukan disela2 dilakukannya pengawasan bagi pedagang yang mana terkadang mereka sendiri tidaktahu bahwa dagangan yang mereka jual terdapat bahan berbahaya sehingga diperlukan pengawasan akan pangan yang berkelajutan serta jika terdapat isu-isu mengenai beredarnya bahan pangan yang berbahaya dimasyarakat

Dinas ketahanan Pangan juga melakukan inspeksi terhadap petani salah satu contohnya adalah pengambelan sampel pada salah satu petani cabe yang ada di kelurahan ranai darat kecamatan bunguran timur, ini dimaksud agar keamanan pangan bisa dijaga mulai dari tingkat petani sebelum di pasarkan dan beredar luas dimasyarakat

Pengawasan Keamanan pangan juga ditujukan pada hari lebaran idul fitri, idul adha dan natal dimana adanya peningkatan kebutuhan akan pangan sehingga Dinas ketahanan Pangan Mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantu di bidang ketahanan pangan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor  62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna yang salah satunya adalah menjaga dan memberi rasa aman akan kebutuhan pangan di Kabupaten Natuna