Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

An organizational main task and function of Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Merumuskan dan menetapkan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  3. Merumuskan kebijakan perencanaan program dan anggaran;
  4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
  6. Menetapkan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
  7. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup dinas;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

          Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  3. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  4. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.