Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

An organizational main task and function of Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor  62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Natuna, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna Mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantu di bidang ketahanan pangan , dengan rincian sebagai berikut : 

  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Merumuskan dan menetapkan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
  3. Merumuskan kebijakan perencanaan program dan anggaran;
  4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang , konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
  5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
  6. Menetapkan penyelenggaraan administrasi keuangan, umum dan ketatausahaan;
  7. Membina dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup dinas;
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

          Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Ketahanan Pangan  Kabupaten Natuna mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang , konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
  3. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang bidang ketersediaan, kerawanan pangan dan cadangan pangan serta bidang konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan;
  4. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dan penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.